Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan digitalisasi aksara nusantara ke dalam gawai yang beredar di Indonesia bisa membantu menjaga dan melestarikan budaya lokal khususnya untuk kalangan generasi muda.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan masuknya aksara nusantara seperti aksara Kawi, Jawa, Sunda, Pegon dan Bali ke gawai bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat lewat digitalisasi.

“Supaya aksara nasional sebagai properti itu bisa tetap tumbuh berkembang dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, terutama generasi muda maka digitalisasi ini merupakan salah satu jawaban yang jitu,” ujar Ismail saat dikonfirmasi, Selasa.

Hal itu disampaikan oleh Ismail dalam acara “Sharing Session Digitalisasi Aksara Nusantara” yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Ismail menilai langkah mendigitalisasi aksara nusantara lewat gawai menjadi lebih efektif untuk generasi muda karena saat ini gawai sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

Apalagi gawai merupakan teknologi netral yang tidak memiliki batasan sehingga diperlukan peran pemerintah agar bisa membuat teknologi itu bermanfaat secara maksimal tidak hanya untuk mendukung produktivitas tapi juga melestarikan budaya dan memperkuat kebangsaan.

“Salah satunya dengan menambahkan hal-hal terkait budaya dalam smartphone,” ujar Ismail.

Ismail mengatakan Kemenkominfo berkomitmen memberikan dukungan kepada industri yang memasukkan aksara nusantara ke gawainya dan dapat menghitung upaya tersebut sebagai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Harapannya akan mendorong para pelaku di industri untuk memasukkan aksara nusantara ke perangkat-perangkat elektronik tersebut.

“Nantinya bisa jadi opsi tambahan untuk menambah bagian TKDN agar semakin banyak kontribusi produk lokal dalam satu produk,” katanya.

Ia yakin bahwa bangsa Indonesia ke depannya dapat menjadi bangsa yang progresif dan proaktif dengan menjaga aksara lokal sebagai bagian budaya yang penting untuk menjaga nilai kebangsaan.

“Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga properti ini,” demikian kata Ismail.